Glosarium hukum

Istilah yang muncul di pelajaran, dengan arti singkatnya. Arahkan atau fokuskan kursor pada istilah bergaris bawah titik-titik di dalam pelajaran untuk melihat artinya.

Semua Pengantar Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Pajak Hukum Korporasi Hukum Pasar Modal Hukum Ketenagakerjaan Hukum Agraria dan Properti Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara dan Konstitusi Kekayaan Intelektual Perbankan dan Jasa Keuangan Kepailitan dan PKPU Persaingan Usaha dan Konsumen Profesi dan Praktik Hukum

A

actus reus: Unsur perbuatan dalam tindak pidana. (Hukum Pidana)
agunan: Jaminan yang diserahkan debitur kepada bank untuk menjamin pelunasan kredit. (Perbankan dan Jasa Keuangan)
anggaran dasar: Dokumen dasar perseroan yang memuat nama, tujuan, modal, dan pembagian wewenang organ. (Hukum Korporasi)
anjuran: Saran tertulis dari mediator atau konsiliator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. (Hukum Acara)
arbitrase: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh arbiter yang dipilih para pihak berdasarkan perjanjian. (Hukum Acara)
asas legalitas: Asas bahwa perbuatan hanya dapat dipidana bila telah diatur dalam peraturan sebelum perbuatan dilakukan. (Hukum Pidana)

B

badan hukum: Subjek hukum yang dapat memiliki harta dan melakukan perbuatan hukum sendiri, terpisah dari pemiliknya. (Hukum Korporasi)
banding: Upaya hukum biasa agar perkara diperiksa ulang oleh pengadilan tingkat banding. (Hukum Acara)
batal demi hukum: Perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal karena syarat objektifnya tidak terpenuhi. (Hukum Perdata)
bipartit: Perundingan langsung antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. (Hukum Acara)

C

cakap: Mampu melakukan perbuatan hukum sendiri secara sah. (Hukum Perdata)
civil law: Tradisi hukum yang bertumpu pada peraturan tertulis yang dikodifikasi. (Pengantar Hukum)
common law: Tradisi hukum yang sangat bertumpu pada putusan hakim terdahulu. (Pengantar Hukum)

D

dakwaan: Surat yang memuat rumusan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam sidang pidana. (Hukum Pidana)
dapat dibatalkan: Perjanjian sah sampai dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang dirugikan karena syarat subjektif tidak terpenuhi. (Hukum Perdata)
debitur: Pihak yang wajib memenuhi prestasi. (Hukum Perdata)
delik aduan: Tindak pidana yang baru dapat diproses bila pihak yang dirugikan mengadukannya. (Hukum Pidana)
dewan komisaris: Organ perseroan yang mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. (Hukum Korporasi)
direksi: Organ perseroan yang menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. (Hukum Korporasi)
doktrin: Pendapat para ahli hukum yang dipakai sebagai rujukan dalam menafsirkan hukum. (Pengantar Hukum)
duplik: Tanggapan tergugat atas replik penggugat. (Hukum Acara)

E

efek: Surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksa dana yang diperdagangkan di pasar modal. (Hukum Pasar Modal)
eksekusi: Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa bila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. (Hukum Acara)
eksepsi: Keberatan atau tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, misalnya soal kewenangan mengadili. (Hukum Acara)
emiten: Pihak yang melakukan penawaran umum efeknya kepada masyarakat. (Hukum Pasar Modal)

G

gugatan: Surat yang diajukan ke pengadilan untuk memulai perkara perdata. (Hukum Acara)

H

hak cipta: Hak eksklusif pencipta atas ciptaannya yang timbul otomatis setelah ciptaan diwujudkan. (Kekayaan Intelektual)
hak guna bangunan: Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya untuk jangka waktu tertentu. (Hukum Agraria dan Properti)
hak guna usaha: Hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. (Hukum Agraria dan Properti)
hak milik: Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang, dengan fungsi sosial. (Hukum Agraria dan Properti)
hukum adat: Aturan yang tumbuh dan ditaati dalam masyarakat adat tertentu. (Pengantar Hukum)

K

kasasi: Upaya hukum ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat banding, terutama untuk menilai penerapan hukum. (Hukum Acara)
keberatan: Upaya wajib pajak kepada otoritas pajak untuk menolak surat ketetapan atau pemotongan tertentu. (Hukum Pajak)
keputusan tata usaha negara: Penetapan tertulis oleh pejabat atau badan pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. (Hukum Administrasi Negara)
kewenangan absolut: Kewenangan yang menentukan jenis atau lingkungan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara. (Hukum Acara)
kewenangan relatif: Kewenangan yang menentukan pengadilan di wilayah mana yang berhak mengadili suatu perkara. (Hukum Acara)
klausula baku: Aturan sepihak yang disiapkan lebih dulu oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen yang mengikat konsumen. (Persaingan Usaha dan Konsumen)
kodifikasi: Penghimpunan aturan hukum dalam satu kitab undang-undang yang disusun secara sistematis. (Pengantar Hukum)
koneksitas: Perkara pidana yang dilakukan bersama oleh pihak sipil dan militer. (Hukum Acara)
konflik kepentingan: Keadaan ketika kepentingan advokat atau klien lain bertentangan dengan kepentingan klien yang sedang dibela. (Profesi dan Praktik Hukum)
konstitusional bersyarat: Putusan yang menyatakan norma tidak bertentangan dengan konstitusi asal dimaknai dengan cara tertentu. (Hukum Tata Negara dan Konstitusi)
kreditur: Pihak yang berhak menuntut pemenuhan prestasi. (Hukum Perdata)
kurator: Pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit. (Kepailitan dan PKPU)

L

lembaran negara: Penerbitan resmi tempat undang-undang diundangkan agar berlaku dan diketahui umum. (Pengantar Hukum)
lex posterior: Aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan lama yang setingkat. (Pengantar Hukum)
lex specialis: Aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum untuk hal yang sama. (Pengantar Hukum)
lex superior: Aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. (Pengantar Hukum)

M

mediasi: Penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). (Hukum Acara)
mens rea: Unsur sikap batin atau kesalahan pelaku dalam tindak pidana. (Hukum Pidana)
merek: Tanda yang membedakan barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan. (Kekayaan Intelektual)
monopoli: Penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok. (Persaingan Usaha dan Konsumen)
MPR: Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga negara yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. (Hukum Tata Negara dan Konstitusi)

N

norma: Aturan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam masyarakat. (Pengantar Hukum)
NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak, tanda pengenal wajib pajak dalam administrasi perpajakan. (Hukum Pajak)

O

oditur: Penuntut umum dalam peradilan militer. (Hukum Acara)

P

pailit: Keadaan debitur yang dinyatakan pengadilan niaga tidak mampu membayar utangnya sehingga hartanya diurus kurator. (Kepailitan dan PKPU)
paten: Hak eksklusif negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. (Kekayaan Intelektual)
pelaku usaha: Orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. (Persaingan Usaha dan Konsumen)
penawaran umum: Kegiatan menawarkan efek kepada masyarakat sesuai tata cara yang diatur undang-undang. (Hukum Pasar Modal)
penghasilan kena pajak: Dasar penghitungan pajak penghasilan setelah dikurangi biaya dan pengurang yang diperbolehkan. (Hukum Pajak)
peninjauan kembali: Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan tertentu. (Hukum Acara)
penyidikan: Rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. (Hukum Pidana)
perbuatan hukum: Perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum, misalnya membuat perjanjian. (Pengantar Hukum)
perbuatan melawan hukum: Perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga pelakunya wajib mengganti kerugian. (Hukum Perdata)
perikatan: Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban. (Hukum Perdata)
peristiwa hukum: Kejadian yang oleh hukum diberi akibat, misalnya kelahiran, kematian, atau jatuh tempo utang. (Pengantar Hukum)
petitum: Bagian gugatan yang berisi hal yang diminta kepada hakim untuk diputuskan. (Hukum Acara)
PKWT: Perjanjian kerja waktu tertentu: hubungan kerja untuk jangka waktu atau pekerjaan tertentu. (Hukum Ketenagakerjaan)
PKWTT: Perjanjian kerja waktu tidak tertentu: hubungan kerja tetap tanpa batas waktu. (Hukum Ketenagakerjaan)
posita: Bagian gugatan yang menguraikan peristiwa dan dasar hukum tuntutan. (Hukum Acara)
praperadilan: Mekanisme pengujian di pengadilan atas sah tidaknya tindakan aparat penegak hukum tertentu. (Hukum Pidana)
prestasi: Isi kewajiban dalam perikatan: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. (Hukum Perdata)
prospektus: Dokumen informasi yang disampaikan emiten dalam penawaran umum agar investor dapat memutuskan dengan informasi memadai. (Hukum Pasar Modal)

R

rahasia jabatan: Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien dalam menjalankan profesi. (Profesi dan Praktik Hukum)
replik: Tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. (Hukum Acara)
RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham, organ perseroan yang memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. (Hukum Korporasi)

S

self assessment: Sistem di mana wajib pajak sendiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. (Hukum Pajak)
sertifikat: Surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan kantor pertanahan sebagai alat bukti yang kuat. (Hukum Agraria dan Properti)
sistem presidensial: Sistem pemerintahan ketika presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung, tidak bergantung pada dukungan parlemen untuk bertahan. (Hukum Tata Negara dan Konstitusi)
somasi: Teguran tertulis agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu. (Hukum Perdata)
SPT: Surat Pemberitahuan: laporan wajib pajak mengenai perhitungan dan pembayaran pajaknya. (Hukum Pajak)
subjek hukum: Pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum: orang dan badan hukum. (Pengantar Hukum)

T

terdakwa: Orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. (Hukum Pidana)
tersangka: Orang yang karena perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. (Hukum Pidana)
traktat: Perjanjian antarnegara atau antara negara dan organisasi internasional. (Pengantar Hukum)

U

upah minimum: Upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah yang wajib dipenuhi pengusaha. (Hukum Ketenagakerjaan)

V

verstek: Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut. (Hukum Acara)

W

wajib pajak: Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat untuk memiliki hak dan kewajiban perpajakan. (Hukum Pajak)
wanprestasi kredit: Debitur tidak membayar angsuran atau kewajiban lain sesuai perjanjian kredit. (Perbankan dan Jasa Keuangan)

Y

yurisprudensi: Putusan hakim terdahulu yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa. (Pengantar Hukum)